Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri

Amalia Firnanda; Salsabella Hannisa Fahresy; Siti Anisa Rahmi Imanda

doi:10.30762/vjhtn.v3i1.342

Authors

Amalia Firnanda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Salsabella Hannisa Fahresy Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Siti Anisa Rahmi Imanda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

DOI:

https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.342

Keywords:

Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran Pemilu, Bawaslu

Abstract

Artikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Artikel ini menggunakan socio-legal research dengan menghimpun data primer dan sekunder. Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran untuk kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran ASN kepada Komisi ASN.

References

Ajiprasetyo, Muhammad Khaisar, and Bagus Sarnawa. “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap Asn Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Diy.” Media of Law and Sharia 1, no. 4 (2021): 233–244.

Amalia Yunia Rahmawati. “Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik” 3, July (2020): 1–23.

Budiono, Budiono. “Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung).” MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2019): 129.

Hudia, La, Marten Arie, La Ode Bariun, Bagian Hukum, Sekretariat Bawaslu, Provinsi Sulawesi, Pasca Sarjana, et al. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara.” Syattar 2, no. 1 (2021): 1–17.

M. Awaluddin, Debbie Yuari Siallagan, Era Prestoroika, Ul Qadri. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak).” Perspektif Administrasi Dan Bisnis 4, no. 1 (2023): 55–62.

Mega M. Mawuntu. “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Lex Administratum V, no. 7 (2017): 1–11.

Mokoagow, Stevenril. “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, no. 4 (2016): 5–13.

Mustika, Yandi Asda, Rasyidin Rasyidin, and Suadi Suadi. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah.” Jurnal Transparansi Publik (JTP) 1, no. 1 (2021): 43.

Perdana, Gema. “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 109–128.

Permana, Bayu Indra, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, and Sukimin Sukimin. “Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 224.

Putri, Andi, Nurul Ismi, and Ihyani Malik. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020” 3 (2022).

Sadikin, Hanifah, Subhilhar Subhilhar, and Heri Kusmanto. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020.” Perspektif 11, no. 1 (2022): 355–371.

Saputra, Asbudi Dwi. “Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.” Public Administration Journal 3, no. 2 (2020): 9–17.

Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona. “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 87–94.

Syaefullah. “Dampak Pelanggaran ASN Atas Surat Edaran Menteri.” Jurnal Hukum Jatiswara 34, no. 1 (2019): 81–86.