Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten
PDF

Keywords

adoption
adopted child
legal consequences

How to Cite

Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 7(1), 90–116. https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190

Abstract

This study investigates the issue, specifically the process of registering child adoption at the Population and Civil Registration Office of Klaten Regency, as well as the legal consequences of adopted children related to guardianship and inheritance after adoption. The research method employed is empirical research, descriptive research, a qualitative research approach, primary and secondary data sources, data collection techniques involving observation and interviews, and data analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. According to the findings of this study, the process of recording child adoption is divided into three stages: filing for adoption at the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning in Klaten Regency, determining the Islamic District or Religious Court, and finally recording child adoption at the Population and Population Service Office. Civil Registration in the Regency of Klaten. Meanwhile, it is concerned with the legal consequences of child adoption, such as guardianship and inheritance. The Civil Code and the Compilation of Islamic Law have different legal consequences after adoption. The legal consequences of adopting children in relation to guardianship and inheritance differ in the Civil Code (KUHPer) and the Compilation of Islamic Law (KHI). In the Civil Code, the civil relationship between biological parents and children is severed, whereas in the KHI, the opposite is true. Adopted children are heirs in the KUHPer, but not in the KHI, where mandatory will replace them. As a result, the family can determine the applicable law through a court order.

https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190
PDF

References

A, Kamil, and Fauzan M. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Dkk, Hardani. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Ishak, ‘Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2. Nomor 1 (2007).

Junaidi, ‘Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif’, Jurnal Jumaini, Vol 10. Nomor 2 (2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Pub. L. No. Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23 (1874)

M.N, Amin, and Hadi A, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya’, Ummu Qura, Vol 15. Nomor 1 (2020).

M. Budiarto. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum.Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.

Mahmurodhi, ‘Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan’, Hukum Dan Keadilan, 8.1 (2021).

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

P.S, Aji, ‘Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengan’, Pandecta, 9.2 (2014).

Pandika, and Rusli. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, Pub. L. No. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21(2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan Anak, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).

R, Nanda, and Mukri S.G, ‘Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat’, Journal of Islamic Law, Vol 2. Nomor 1 (2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).

Zaini, and Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Enis Tristiana, Francisca Vani Dwikowati

https://tpm.kemkes.go.id/rbi/tpp/ob/ https://nutrisipisang.com/ https://tpm.kemkes.go.id/data4d/